Penulis: Paulus P. Gulo S.H

Ketua DPD GMNI Sumatera Utara

Sumatera utara, Labuhanbatu utara Lidinews.id – 18 Mei 2021. Perkampungan yang terletak di Reformasi, Desa Panigoran, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Nampak tak asing lagi bagi warga daerah itu, tetapi nampak begitu asing di mata pendengar hal itu di sebabkan karna perkampungan yang selama ini di tepati oleh 125 KK sedang berkonflik agraria dengan PT. Smart TBK yang memiliki HGU tanpa adanya kontrak dan persetujuan dari pada warga itu sendiri dan sedikit mengklaim isu telah membeli tanah atas warga tersebut, sehingga membuat desa itu tak pernah terekspos sebelumnya.

Konflik yang berpuluh-puluh tahun belum mendapatkan hasil Putusan di mata hukum yang berpihak kepada mereka, tak membuat kegigihan dari pada masyarakat untuk berjuang mempertahankan hak atas tanah warisan dari leluhurnya yang mendapatkan putusan secara feodalisme, sangat lah menyayat hati dari pada mereka sebab mereka seakan hidup dalam bayang-bayang ketakutan, dengan keadilan yang tak sesuai.

Kegiatan masyarakat setiap harinya memanfaatkan tanah 85,7 Hektar yang menjadi konflik agraria yang semestinya menjadi Haknya dengan pertanian untuk menyambung hidup, sebagian warga menanam ubi dan kangkung sebagai mata pencaharian utama dan beberapa tanaman lain seperti halnya sayuran dan buah-buahan, dalam hal pemasaran biasanya ubi di hargai Rp.3000/kg nya, dan juga beberapa warga mengolah ubi dengan berbagai macam olahan seperti halnya, kripik ubi, dodol ubi, dan olahan rumah tangga lainnya.

Kampung dengan keasrian warga yang memiliki kekompakan dengan salah satu kebudayaan keseninan Kridobudoyo atau lebih di kenal dengan kuda lenong (kuda lumping) yang telah di pertahan kan puluhan tahun dan masih bertahan sampai saat ini, kegiatan yang di mainkan oleh beberapa orang dengan menaiki kuda-kudaan di sertai musik membuat penonton sambil geleng-geleng menikmatinya, acara kebudayaan yang selalu di pamerkan pada hari jadi kampung satiap tahunnya, membuat daerah itu selalu rame di kunjungi masyarakat sekitar yang ingin menikmati tontonan budaya.

Fasilitas umum yang kurang memadai tanpa adanya pembangunan dari pemerintah tak menjadi halangan semangat dari pada warga, hingga bergotong-royo dalam mendirikan mesjid (AR-Rahman) yang masih belum terselesaikan pembangunannya, hingga permintaan tersalurkannya listrik baik di rumah ibadah (mesjid) maupun rumah warga tak kunjung di dapatkan, walaupun dalam kesetiap harinya mereka melakukan ibadah tanpa lampu itu tetapi tidak memudarkan sedikit pun perjuangannya.

Harapan dari seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di desa Reformasi itu agar apa yang di janjikan oleh Presiden Joko Widodo tentang penyelesaian konflik agraria yang selalu berpihak kepada rakyat sesuai dengan Perpres Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 terjadi pelepasan kawasan hutan, HGU habis, tanah terlantar dan transmigrasi, Dengan keinginan klausul yang mengegaskan bahwa menempatkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia.

Share to