Lidinews.id – Perkampungan yang berada tepat di tengah Kota Labuhanbatu Utara Desa Panegoran Kecamatan Aek Kuo merupakan daerah konflik dengan PT SMART TBK.

Wilayah tersebut disebut sebagai kampung Reformasi (tanah perjuangan). Hingga saat ini masih jauh dari sentuhan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang layak. Setiap hari para warga di sibukan dengan aktifitas pertanian guna menyokong ekonomi mereka.

Adanya putusan dari pengadilan atas dasar hukum yang mengakangi hak dari pada masyarakat itu sendiri seakan telah menyayat hati para warga semua. Pasalnya tanah yang merupakan titipan para leluhur untuk anak cucunya tidak bisa dimiliki para penduduk untuk dijadikan tempat tinggal.

Dalam peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi daerah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2015, dimana pembangunan daerah tertinggal dan sarana serta prasarana desa telah di atur didalamnya, namun naasnya tinggal lah aturan semata. Perkampungan Reformasi desa Panigoran sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah khususnya Kemendes, mulai dari ketidak adanya fasilitas yang memadai dan listrik yang merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kemajuan desa.

Setiap malamnya mereka hanya memakai lilin dan mesin diesel untuk penerangan, bahkan di bulan yang penuh berkah, bulan suci ramadhan semua warga melaksanakan proses taraweh, tadarus, di malam hari dengan memakai lilin dan lampu minyak seadanya.

Kondisi ini tidak mencerminkan kebijakan konflik agraria sesuai dengan maklumat reforma agraria dalam Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 bahwa reformasi agraria di Indonesia menekankan pada konsep redistribusi tanah dengan membagikan tanah yang dikuasai negara, tanah kelebihan luas maksimum, tanah absentee, dan tanah negara lainnya yang telah di tetapkan menjadi tanah objek reforma agraria kepada petani penggarap dan petani lahan sempit.

Dalam Perpres telah di atur yang secara garis besar terdapat 3 hal utama dalam reforma agraria, yaitu penataan aset, penataan akses, dan penyelesaian sengketan lahan secara cepat. Tetapi seakan tertutupi untuk mereka bagi mereka kaum marhaen. Dalam bulan suci ramadhan ini seluruh warga sangat berharap kepada pemerintah pusat serta seluruh stakeholder agar bisa mengabulkan apa yang menjadi hak dan miliknya.

Share to

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.