Pertamax Oplosan: Sentinel Energy Indonesia (Sei) Wilayah Sumut Desak Menteri Bumn Memberhentikan Dirut Pertamina

Gambar : Pertamax Oplosan Sentinel Energy Indonesia (Sei) Wilayah Sumut Desak Menteri Bumn Memberhentikan Dirut Pertamina. Lidinews.id

Sumatera Utara, Siantar, Lidinews.id - Korupsi besar-besaran terkait pengoplosan Pertamax yang mencuat ke publik telah menunjukkan bobroknya tata kelola PT Pertamina.

 

Kejaksaan Agung baru-baru ini mengungkap kasus dugaan korupsi besar-besaran yang melibatkan sembilan pejabat Pertamina serta pihak swasta dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang. Praktik korupsi ini diduga telah terjadi dalam rentang 2018–2023 dan diperkirakan merugikan negara hingga Rp193,7 triliun pada tahun 2023.

 

Salah satu modus operandi yang terungkap adalah mengoplos minyak impor produk kilang dari RON 90 (setara Pertalite) menjadi RON 92 (setara Pertamax) demi keuntungan segelintir pihak.

Praktik curang ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menunjukkan betapa lemahnya pengawasan internal di Pertamina. Lebih buruk lagi, hal ini mencerminkan bagaimana Pertamina, yang seharusnya menjadi tulang punggung energi nasional, justru menjadi sarang permainan mafia minyak.

 

Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, telah menyampaikan permohonan maaf atas polemik akibat dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah. Namun permintaan maaf saja tidak cukup terhadap kejahatan terorganisir di sektor energi.

Sentinel Energy Indonesia (SEI) Wilayah Sumut menilai bahwa skandal Pertamax Oplosan bukan hanya kesalahan individu, tetapi merupakan bukti nyata dari kebobrokan tata kelola perusahaan dan puncak gunung es dari bobroknya pengelolaan energi di Indonesia.

Oleh karena itu, Sentinel Energy Indonesia (SEI) Wilayah Sumut mendesak agar Menteri BUMN Mencopot atau memberhentikan Simon Aloysius Mantiri dari Dirut Pertamina, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan institusional terhadap bangsa dan rakyat.

 

“Kasus ini menunjukkan bahwa Pertamina gagal menjalankan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Bagaimana mungkin sebuah BUMN yang menguasai sektor strategis seperti energi membiarkan praktik korupsi dan pengoplosan berlangsung selama bertahun-tahun? Kami mendesak agar Menteri BUMN ERICK TOHIR, Memberhentikan Dirut Pertamina serta meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas praktik mafia migas hingga ke akar-akarnya,” tegas Hexa Hutapea-Kordinator Wilayah Sumut Sentinel Energy Indonesia (SEI), kata Hexa.

 

Lebih Lanjut Hexa, menegaskan bahwa kasus Pertamax Oplosan tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan energi nasional. Ia juga menyerukan kepada pemerintah untuk segera melakukan reformasi total di tubuh Pertamina guna mencegah kasus serupa terulang di masa depan.

Selain itu, SENTINEL ENERGY INDONESIA (SEI) Wilayah Sumut juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawal kasus ini agar proses hukum berjalan transparan dan tidak ada satupun pihak yang kebal dari jerat hukum.

 

“Kasus Pertamax oplosan ini adalah alarm keras bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk lebih serius dalam menangani praktik korupsi di sektor energi. Jika tidak ditindak tegas, hal ini dapat menjadi preseden buruk dan semakin memperburuk tata kelola migas di Indonesia,” sambung Hexa

 

“Praktik Pertamax Oplosan merupakan tindakan kejahatan yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan masyarakat. Kejahatan ini bukan sekadar soal uang, tetapi juga menyangkut integritas, kredibilitas, dan kepercayaan terhadap tata kelola energi nasional. Korupsi besar-besaran dengan mengoplos minyak mentah adalah bukti nyata bobroknya Pertamina di bawah kepemimpinan Simon Aloysius Mantiri, oleh karena itu sudah sepatutnya Menteri BUMN ERICK TOHIR, memberhentikan Simon Aloysius Mantiri sebagai Dirut Pertamina,” ungkap Hexa.

 

Sentinel Energy Indonesia (SEI) Wilayah Sumut memandang bahwa Kasus Pertamax oplosan ini menjadi bukti nyata bahwa Pertamina gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai perusahaan negara yang bertanggung jawab atas energi nasional. Jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah Prabowo Subianto dan aparat penegak hukum, maka tidak menutup kemungkinan praktik serupa akan terus berulang dan memperluas ekosistem mafia migas.

 

“Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dalam hal Ini Menteri BUMN untuk melakukan reformasi total dalam tata kelola energi.  Revolusi energi nasional harus dimulai sekarang!,” tutup Hexa Hutapea.

 

 

Editor : Arjuna H T Munthe