 |
| Gambar: Skandal PDN Rp 2,7 T, BEM PTNU Bergerak. Lidinews.id |
Jakarta, Lidinews.id - Proyek strategis negara yang digaungkan oleh rezim sebelumnya menuai banyak pertanyaan salah satunya proyek PDN.
Proyek kebanggaan rezim sebelumnya yang di sebut sebagai langkah mutakhir di abad ini yaitu proyek PDN (Pusat Data Nasioal).
PDN ini yang dibangun pada 2022 yang direncanakan selesai pada tahun 2024 menghabiskan dan sebesar Rp 2,7 T untuk membangun PDN ini yang berasal 15% menggunakan dana APBN dan 85% berasal dari pemerintahan Perancis.
Berdasarkan pernyataan tersebut, Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara saudara Achmad Baha’ur Rifqi menanggapi kasus ini dengan serius.
Proyek negara yang seharusnya beroperasi di bulan Agustus 2024 kemarin sejauh ini masih belum ada kabar kepastiannya mencerminkan adanya masalah yang serius dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan aggaran. Pungkasnya.
Proyek PDN ini menyebabkan kerugiaan bagi negara kita pasalnya terjadinya pemborosan anggaran karena dana yang dikeluarkan tidak menghasilkan manfaat.
Kementerian Komunikasi dan informasi yang sekarang bernama KOMDIGI harus segera bertanggung jawab pasalnya tidak ada informasi keterbukaan publik tentang proyek tersebut hal ini menjadikan kejanggalan yang mendalam.
Pihak kementerian bila mana tidak mampu memberikan kinerja yang kongkret terhadap salah satu masalah ini diharapkan tidak lari dari tanggung jawabnya karena pembangunan proyek ini juga menggunakan dana APBN.
Jika proyek ini mangkrak akibat penyalahgunaan anggaran yang didorong oleh permainan politik, maka masalahnya tidak hanya korupsi biasa akan tetapi melibatkan kepentingan elit dan jaringan kekuasaan yang lebih kompleks.
Lemahnya pengawasan menyebabkan tidak terjadinya progres sesuai jadwal hal ini menunjukan bagaimana mangkraknya proyek negara ini bukan hanya soal keterlambatan, tetapi menunjukan kelemahan dalam tata kelola keungan dan manejemen proyek.
Oleh karena itu kita sebagai masyarakat harus melakukan audit yang ketat,meminta transparansi dan penguatan terhadap jajaran birokrasi yang kuat akuntabilitasnya menjadi kunci untuk mencegah dan menyelesaikan masalah ini. Presidium Nasional BEM PTNU se- Nusantara mengajak dan menyatakan sikap sebagai berikut:
- Meminta Bapak Presiden segera melakukan evaluasi terhadap pihak Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi Indonesia.
- Meminta KPK dan BPK untuk melakukan audit terhadap Budi Arie Setiadi karena menjadi pihak yang bertangung jawab saat menjabat MENKOMINFO.
- Meminta pihak Kementerian terkait agar segera melakukan konferensi pers terkait tindak lanjut dari proyek ini.
- Mengajak terhadap media pers dan masyakarat sipil terus mengawal isu proyek PDN sampai tuntas.
Kami dari BEM PTNU akan terus melakukan pengawalan terhadap isu ini dan menghimbau Masyarakat agar membersamai demi kepentingan publik.
Hal ini merupakan suatu masalah yang tidak bisa dihindari dikarenakan ada indikasi penyelengan anggaran yang sengaja dibungkam ke publik merupakan suatu masalah yang tidak bisa dihindari dikarenakan ada indikasi penyelewengan anggaran yang sengaja dibungkam ke publik.
Kontributor : Nadhim
Editor : Arjuna H T Munthe
