 |
| Gambar : Bawaslu Enrekang Minta Dukungan TNI Untuk Sukseskan Pemilihan Serentak 2024. Lidinews.id |
Sulawesi Selatan, Enrekang, Lidinews.id - Bawaslu Kabupaten Enrekang meminta dukungan dari anggota TNI untuk mengawasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Enrekang, Hamdan Hidayat, saat memberikan materi pada acara Sosialisasi Netralitas TNI yang digelar di Ruang Pertemuan Kodim Enrekang pada Rabu, 17 Juli 2024.
Hamdan Hidayat menegaskan bahwa peran serta masyarakat dan berbagai stakeholder, termasuk TNI, sangat menentukan suksesnya Pilkada 2024 mendatang.
"Peran serta masyarakat dan stakeholder termasuk TNI sangat menentukan suksesnya Pilkada 2024 mendatang, sehingga semua pihak dapat mengambil bagian dalam melakukan pengawasan demi suksesnya Pilkada 2024," ujar Hamdan.
Dalam acara tersebut, Hamdan Hidayat menekankan pentingnya anggota TNI untuk ikut menyukseskan pemilu 2024.
Ia menyoroti bahwa secara kelembagaan, TNI memiliki jajaran yang bertugas hingga ke tingkat desa, yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat guna menyukseskan pilkada 2024.
"TNI juga menjadi garda terdepan dalam menjamin keamanan dan ketertiban sepanjang proses tahapan penyelenggaraan pemilihan. Kita apresiasi bahwa selama ini pemilu dan pilkada sebelumnya TNI memberikan peran dengan baik sehingga kontestasi berjalan dengan baik dan berkualitas," jelas Hamdan.
Hamdan juga mengingatkan tentang landasan hukum netralitas bagi TNI-POLRI yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 39 dan UU No. 28 Tahun 2008 Ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa TNI-POLRI tidak boleh berpolitik praktis.
"Alhamdulillah untuk TNI kita bersyukur karena belum pernah ada temuan maupun laporan terkait pelanggaran netralitas di Kabupaten Enrekang. Selama ini yang kita tangani adalah laporan terkait dengan ketidaknetralan ASN," ucapnya.
Menghadapi Pilkada 2024, Bawaslu Enrekang mengedepankan upaya pencegahan dengan melakukan pemetaan potensi pelanggaran netralitas dan merancang strategi pengawasan yang efektif.
Langkah-langkah ini termasuk desain pencegahan pelanggaran netralitas dan pola penanganan pelanggaran yang terintegrasi, sinergis, dan efektif.
Dengan dukungan dari TNI, diharapkan proses penyelenggaraan Pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Editor : Arjuna H T Munthe
