 |
Dinamika politik nasional akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja. Berbagai praktik penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh para aparatur negara nampaknya telah melenceng dari koridor moral, etik dan marwah yang semestinya.
Kondisi demokrasi juga mengawatirkan dengan adanya berbagai intervensi hukum dan konstitusi untuk memuluskan kepentingan satu-dua golongan.
Hingga hak-hak sipil juga terancam dengan adanya berbagai tindak intimidasi serta intervensi yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum.
Seyogyanya pesta demokrasi, seharusnya Pemilu 2024 ini bisa menjadi ajang suka cita dan perayaan demokrasi bagi rakyat dan bangsa, alih-alih praktik vulgar nan culas yang justru mendegradasi marwah demokrasi, reformasi hingga kebebasan sipil itu sendiri.
Kekhawatiran akan hal tersebut di atas nyatanya telah mengusik ruang-ruang akademisi dan civil society dengan adanya berbagai sikap dan kepedulian yang muncul dari perguruan tinggi untuk menyelamatkan demokrasi dan amanah reformasi.
Beberapa hal yang menjadi catatan utamanya terkait pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan/intervensi sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, pernyataan kontradiktif Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, indikasi praktik pemanfaatan alat atau fasilitas negara untuk kepentingan salah satu paslon hingga yang terbaru keputusan DKPP yang menyatakan bahwa Ketua KPU RI dan komisioner lain melanggar etik karena meloloskan salah satu paslon yang terbukti cacat dan melanggar etika konstitusi.
Merespon berbagai persoalan tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Malang (DPC GMNI Malang) yang diketuai oleh Donny Maulana menggelar diskusi dengan tajuk Mimbar Demokrasi: Mencegah Paradoks Etik, Anarkisme Demokrasi serta Matinya Kedaulatan Sipil.
Mimbar Demokrasi tersebut dilaksanakan di Holo Coffe, Kota Malang dengan menghadirkan 2 pemateri; Pakar Komunikasi Politik Universitas Negeri Malang (UM), Dr. Akhirul Aminulloh dan Koordinator YLBHI LBH Malang, Daniel A. Siagian.
Kabid Kebijakan Publik Agitasi dan Propaganda, Yohanes Bhoka Pega mengungkapkan bahwa dalam mimbar demokrasi yang dilaksanakan pihaknya menitikberatkan bahwa dalam konteks pesta demokrasi 2024, jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang dari siapapun utamanya aparatur negara.
"Kita menyerukan dan menyatakan sikap dalam mimbar demokrasi kali ini untuk Jaga Reformasi dan Selamatkan Demokrasi. Kita akan pastikan jangan sampai Pesta Demokrasi Pemilu 2024 ada intervensi penyelenggara negara dan intimidasi terhadap sipil," ujarnya kepada media
Setali tiga uang, Ketua DPC GMNI Malang, Donny Maulana juga mengungkapkan pentingnya sikap tegas lembaga dalam bersikap mengenai kondisi demokrasi hari ini.
"Atas dasar kondisi-kondisi tersebut di atas, dengan menimbang juga posisi GMNI sebagai organisasi yang berisikan para kader pejuang-pemikir pemikir-pejuang yang juga termasuk salah satu simpul sivitas akademika, maka dirasa perlu untuk kemudian kami bersikap secara terbuka, tegas dan sadar," ujar Mahasiswa Pascasarjana UM tersebut.
Sedikitnya ada 6 poin yang menjadi titik berat GMNI Malang dalam menanggapi dan menyikapi krisis demokrasi hari ini. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPC GMNI Malang bersama kader-kader dan segenap pengurus pada saat pembacaan pernyataan sikap organisasi
"Kami sadar dan menegaskan bahwa reformasi merupakan tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia, dan kami berkomitmen untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai reformasi, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang aktif," lanjut Donny.
Lebih lanjut, Donny Maulana menekankan pentingnya menjaga asas dan marwah pemilu.
"Kami menyadari bahwa proses pemilu merupakan bagian yang penting dari sistem demokrasi yang sehat, dan kami berkomitmen untuk memastikan bahwa pemilu 2024 berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), serta bebas dari manipulasi, intimidasi, intervensi atau pelanggaran lainnya oleh siapapun utamanya penyelenggara negara," tambahnya.
Selain itu, ia tidak melupakan peran GMNI sebagai organ yang independen tanpa terikat atau terjerat oleh kepentingan politik praktis manapun.
"Sebagai pengawas pemilu partisipatif dan organisasi yang independen akan kepentingan politik praktis manapun, kami berkomitmen akan mengawal dan mengawasi proses pemilu dengan seksama, serta melaporkan setiap bentuk pelanggarankepada pihak yang berwenang, demi menjaga integritas dan legitimasi hasil pemilu," imbuhnya.
Tidak sampai disitu, beberapa hal berkaitan dengan ancaman terhadap persatuan, kedaulatan rakyat, praktik culas penyelenggara negara juga menjadi perhatian berikutnya.
"Kami memahami bahwa ancaman terhadap demokrasi dapat datang dari berbagai pihak, dan kami bersumpah untuk bersatu dan mempertahankan kedaulatan rakyat serta keutuhan bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman tersebut. Kami juga akan terus berjuang untuk menyelamatkan demokrasi dari penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi dan oligarki politik, serta memastikan bahwa pemerintahan yang terpilih mewakili kepentingan rakyat secara adil dan berkeadilan," tambahnya.
Di akhir penyampaian, GMNI Malang juga tetap menekankan tentang partisipasi bermakna masyarakat dalam Pemilu 2024.
"Kami mengajak semua elemen masyarakat sipil untuk memaksimalkan partisipasi secara bermakna dalam seluruh proses Pemilu 2024 untuk memastikan kedaulatan dan supremasi sipil dan menjaga marwah demokrasi serta konstitusi agar tidak didegradasi oleh elemen manapun," lanjutnya.
Sebagai tindak lanjut, ia menyebut akan menggelar eskalasi lebih besar jika poin-poin yang disampaikan tidak diindahkan.
"Kita akan bangun eskalasi gerakan bersama simpul dan jaringan lain (Cipayung plus, mahasiswa, jaringan sipil) hingga nanti ini akan menjadi gerakan rakyat yang besar," tandasnya.
.png)
.png)
