 |
| Gambar : GMNI Medan Desak Bawaslu Lakukan Penegakan Hukum Terkait Video Pejabat Dinas Pendidikan Kota Medan. Lidinews.id |
Sumatera Utara, Medan, Lidinews.id - Video viral yang menunjukkan seorang pejabat Dinas Pendidikan Kota Medan mengarahkan para kepala sekolah (kepsek) untuk mendukung paslon tertentu beredar luas. Atas kejadian tersebut, DPC GMNI Medan meminta Bawaslu Kota Medan bertindak tegas.
KETUA DPC GMNI MEDAN, Nanda Fajar Ramadan menyatakan, seluruh pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam. Menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain I tik mengambil keputusan yang menguntungkan salah satu pihak
Sara Dilen selaku sekertaris DPC GMNI KOTA MEDAN,Menambahkan dapat dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 4 PP Nomor 94 tahun 2021 berupa ). Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; b). pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
Menurut Bung Rama, bentuk pelanggaran dan jenis sanksi atas pelanggaran netralitas ASN yang diatur dalam SKB 5 Menteri/Kepala lembaga antara lain Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Disiplin.
Diterangkan, ASN tidak boleh melakukan tindakan politik praktis yang berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, serta DPRD.
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum DPC GMNI Kota Medan mendesak BAWASLU Kota Medan Menindak tegas ASN yang tidak netral dalam video tersebut.
“Oleh karena itu, kami sebagai organisasi pergerakan DPC GMNI KOTA Medan meminta Bawaslu Kota Medan melaksanakan investigasi dan penegakan hukum ym terhadap oknum pejabat di Dinas Pendidikan tersebut,” tutup Bung Rama Ketua DPC GMNI Kota Medan.
Editor : Arjuna H T M
GMNI Medan Desak Bawaslu Lakukan Penegakan Hukum Terkait Video Pejabat Dinas Pendidikan Kota Medan
