Penulis : Muhammad Abdul Hakim, S.Pd
 |
| Gambar : Gambar : Popularitas Mengalahkan Politik Uang. Lidinews.id |
Lidinews.id - Popularitas bisa dimaknai positif maupun negatif tergantung dari sudut pandang mana melihatnya, bobot apa yang dibawa dan dari mana sumber popularitas itu.
Popularitas sendiri berasal dari kata populer, yang berasal dari bahasa latin yaitu populus yang berarti rakyat. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata populer memiliki tiga makna; (1) dikenal dan disukai orang banyak; (2) sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, mudah dipahami banyak orang; (3) disukai dan dikagumi orang banyak.
Di era kelasik atau pertengahan, terutama pada kultur masyarakat eropa, seseorang itu mudah populer setidaknya disebabkan oleh tiga kondisi, karena (1) keturuan raja dan bangsawan, atau (2) kelompok gereja, pendeta atau agamawan, serta (3) seorang prajurit atau kesatria dengan segala prestasi gemilangnya.
Sedangkan masa menjelang renaisans dan setelahnya, kepopuleran itu bergeser bagi mereka yang mampu menghasilkan karya dan produk dari hasil pemikiran dan keilmuannya.
Berbeda dengan saat ini, misalnya seorang dapat menjadi publik figur dan publik figur dapat menjadi lebih pupuler dengan berbagai cara. Ada yang dengan instan mendapatkan kepopuleran itu dan setelah itu cepat pula tenggelam.
Ada pula yang tidak begitu populer namun namanya tetap dikenang. Ada seseorang yang populer atau viral karena pemberitaan negatif, ada yang populer karena karyanya, ada yang populer karena kedekatannya dengan orang yang telah populer sebelumnya, ada yang populer akibat hubungan kekeluargaan dan lain sebagainya. Media sosial dan segala teknologi yang mendukungnya saat ini sebenarnya sangat memudahkan seseorang untuk memperoleh kepopuleran tersebut.
Selain itu, budaya dan tradisi juga sangat berpengaruh dalam menentukan kepopularitasan seseorang. Misalnya, masyarakat yang pada umumnya senang mengonsumsi pemberitaan yang telah terframing oleh media terhadap publik figur tertentu yang sebenaranya tidak menguntungkan dirinya apalagi menjadi teladan bagi dirinya. Maka dalam dimensi ini, sebenarnya media dan masyarakat adalah sosok sentral yang sangat menentukan kepopularitasan tersebut.
“Duit ora payu” (duit tidak laku) adalah jargon yang selalu dilontarkan oleh sekolompok masyarakat di Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Hal ini ditengarai oleh kemenangan sepupu Gus Baha yang bernama Muhammad Umar Faruq atau akrab disapa Gus Faruq yang memenangkan Pilkades di desa tersebut setelah unggul dalam perolehan suara mengalahkan petahana Hanik Setiyawati.
Dari total 1.039 suara yang sah, Gus Faruq atau adik sepupu Gus Baha ini memperoleh 709 suara. Sementara petahana Hanik Setiyawati memperoleh 330 suara. Dalam Pilkades itu, Gus Baha juga ikut memberikan hak suaranya. Namun, apakah Gus Faruq menang hanya gara-gara dikenal sebagai adik sepupu Gus Baha?
Dalam fenomena ini tentunya saja kita harus mampu berkata jujur, ketenaran Gus Baha sebagai Dai kondang dengan logat khas kedaerahannya yang telah memperoleh kepopulerannya di berbagai platform media dengan wawasannya yang luas dan mumpuni adalah modal yang saling berkaitan dan tidak bisa disangkal bagi kemenangangan Gus Faruq.
Bukan berarti sesuatu yang dianggap negatif seutuhnya, tetapi teriakan warga “duit ora payu” adalah ungkapan kegemberiaan masyarakat, seklaigus kecintaannya pada sosok ulama yang mereka kagumi adalah modal penting dalam menangkal politik uang di daerah tersebut.
Kepopularitasan semacam ini, terlepas dari sosok tersebut “kapabel” atau tidak, telah sering terjadi. Apalagi dalam kontestasi kepemimpinan dan kepemiluan di Indonesia. Seorang anak akan dengan mudah menduduki posisi penting dalam jabatan kepartaian, karena sosok orang tuanya yang memang memiliki kedudukan penting di partai tersebut. Seorang anak dapat memperoleh perhatian lebih dan dapat memenangkan pemilihan kepala daerah misalnya, oleh karena ia adalah anak dan menantu presiden.
Tidak bisa dinafikan fenomena itu menjadi nuansa tersendiri bagi perpolitikan di Indonesia. Bagi sebagian pengamat, fenomena inilah yang akhirnya menuju kepada politik identitas atau bahkan disebut dinasti demokrasi.
Bagi mereka politisi pragmatis tentu hal ini bukan menjadi masalah, selama itu dapat mambangun serta mengembangkan jaringan dan menguntungkan dirinya. Begitu pula bagi politisi idealis dan populis, mungkin fenomena ini juga tidak masalah baginya selama itu tujuannya adalah untuk kebaikan rakyat.
Dalam konsep demokrasi modern, jika demokrasi dimaknai secara prosedural, maka tentu saja fenomena itu tidak menyalahi, selama segala mekanisme sudah dijalankan dan tepat berada dalam sistem yang telah dibuat. Di sisi lain mungkin akan membungkam kader-kader bangsa potensial untuk memimpin bangsa, namun di sisi lain kepopularitasan itu juga yang akan memudahkan orang-orang baik, berilmu dan kapabel di bidangnya untuk semakin mudah menduduki posisi strategis dalam bernegara. Dalam bahasa penulis, itulah “efek samping” dari demokrasi itu sendiri.
Politik uang juga salah satu efek samping atau konsekuensi dari sistem demokrasi modern. Demokrasi modern harus menghendaki yang namanya mekanisme “election” atau sistem kepemiluan di negara yang menganutnya.
Termasuk di Indonesia, politik uang sungguh telah menjamur hingga kepelosok Negeri, terutama semenjak era reformasi. Krisis keteladanan yang ditunjukkan pemimpin semakin diikuti oleh yang dipimpinnya. Sebagian masyarakat akhirnya lebih bersifat rasional dan pragmatis dalam pemilu.
Harapan Pemilu 1999 untuk menciptakan demokrasi yang baik dan melegakan ternyata berbuntut panjang pada kekecewaan yang akhirnya menimbulkan efek domino hingga saat ini. Masyarakat bersedia memilih calon pemimpin tertentu jika secara materil calon itu memberikan sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya, keluarga dan kelompoknya.
Walaupun fenomena itu terus terjadi, namun nyatanya masih ada setitik harapan ketika politik uang ternyata takluk dengan namanya popularitas. “Duit ora payu” adalah sekelumit kisah yang dapat menangkalnya. Sebenaranya politik uang ini adalah hal yang remeh dan tidak ada apa-apanya bagi mereka yang menjunjung tinggi idealisme dan keteguhan iman.
Namun masalahnya, bangsa kita sudah larut dengan begitu banyak masalah, terutama masalah kemiskinan, pragmatisme dan pesimisme. Bagaimana tidak mereka sebagai harapan bangsa yang terpilih melalui Pemilu 1999 untuk membawa angin segar perubahan dari rezim otoriter Orde Baru, nyatanya sama saja bahkan lebih parah. Masyarakat yang geram terlanjur melabeli mereka “tukang tidur”, yaitu sebutan bagi mereka yang tidak amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Belum lagi masalah korupsi yang semakin menjamur hingga ke tingkat pemerintahan yang paling rendah. Tentunya penulis berharap bahwa secerca harapan untuk mengentaskan bangsa ini dari Politik Uang dapat segera terwujud.
Popularitas Mengalahkan Politik Uang
