Gambar : GMNI Pekanbaru Minta Peran Aktif DPRD Provinsi Riau Dalam Penganggaran Penanangan Banjir, Sampah dan Jalan Rusak di Pekanbaru. Lidinews.id |
Riau, Pekanbaru, Lidinews.id - Rabu, 31 Mei 2023. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Pekanbaru melalui Ketua DPC Rahmat Sentosa Daeli menyoroti permasalahan banjir dan pengelolaan sampah di Pekanbaru.
Rahmat Sentosa Daeli menyampaikan "permasalahan banjir, sampah dan jalan rusak masih belum teratasi secara maksimal di Pekanbaru," ujarnya.
Meskipun demikian ia menyampaikan bahwa, "untuk jalan rusak, pemerintah Kota Pekanbaru terhitung sejak tahun 2023 ini sudah cukup banyak melakukan perbaikan jalan rusak.
Dalam 3 bulan berjalan sudah sebanyak 33 ruas jalan diperbaiki, namun sebagaimana kita ketahui bahwa APBD Kota Pekanbaru Tahun 2023 sejumlah kurang lebih 2,6 triliun dengan alokasi ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Jadi ada banyak prioritas lain yang bukan hanya pada bidang infrastruktur. Rahmat menyampaikan sejauh ini kita melihat bahwa perbaikan jalan rusak sudah mulai dibenahi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
Namun dengan kondisi dan jumlah ruas jalan rusak di Pekanbaru tidak cukup hanya melalui APBD Kota Pekanbaru saja sebab di samping keterbatasan APBD Kota Pekanbaru, jalan-jalan rusak di Pekanbaru juga merupakan fasilitas umum yang juga milik Provinsi Riau, ini karena Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau," katanya.
Sejauh ini Pemerintah Kota Pekanbaru sudah berupaya maksimal dalam menangani permasalahan jalan rusak ini. Namun permasalahan di Pekanbaru bukan hanya jalan rusak saja, ada permasalahan banjir maupun sampah. Butuh upaya ekstra untuk membenahinya.
Rahmat juga menambahkan bahwa, "butuh tenaga dan upaya ekstra dari pemerintah provinsi. Oleh karenanya kita meminta juga peran aktif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau khususnya perwakilan atau Dapil Pekanbaru untuk berperan aktif mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan rusak, banjir dan permasalahan sampah di Pekanbaru. Kondisi tadi sudah kita lihat, anggaran dari Pemerintah Kota Pekanbaru saja tidak cukup, jadi perlu upaya dari pemerintah Provinsi juga. Seyogyanya, anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Pekanbaru punya pokok-pokok pikiran (pokir) hasil aspirasi masyarakat Pekanbaru sebagai wilayah perwakilannya dalam APBD Provinsi Riau," Papar Rahmat.
Ia juga menegaskan bahwa sebagai anggota DPRD Provinsi Riau maka sudah kewajiban mereka untuk membangun daerah perwakilannya dan mengakomodir aspirasi masyarakat Pekanbaru, untuk itu kami meminta agar Dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang sudah diketuk palu pada APBD Provinsi segera dialokasikan untuk perbaikan jalan rusak, banjir dan permasalahan sampah di Pekanbaru.
Peran nyata DPRD Provinsi Riau dapil Pekanbaru dibutuhkan, tidak cukup hanya bualan di media saja, sudah seharusnya wakil rakyat berperan nyata di Kota Pekanbaru. Dana Pokir harus jelas pelaksanannya, jangan hanya sibuk untuk kepentingan elektoral di 2024 sementara permasalahan dari tahun ke tahun belum terselesaikan paparnya ke awak media.
GMNI Pekanbaru Minta Peran Aktif DPRD Provinsi Riau Dalam Penganggaran Penanangan Banjir, Sampah dan Jalan Rusak di Pekanbaru