Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan gelar aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Medan, pada Senin, 20 Maret 2023 pukul 15.00 s/d selesai. Adapun masa aksi -+ sekitar -+100 orang. Aksi unjuk Rasa ini dilakukan karena di nilai masih banyak praktek-praktek kapitalisme di Tubuh Pemko Medan.
Julpadli Simamora (Bung Mora) selaku Kordinator aksi dalam orasinya menyampaikan dengan tegas bahwa Walikota Medan yang saat ini dipimpin oleh bapak Bobby Nasution dinilai gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dikarenakan sampai hari ini angka kemiskinan di kota medan masih sangat tinggi dan menegaskan bahwa kapitalisme telah bercokol dan menggerogoti Pemerintahan di Kota Medan. Hal itu dapat dilihat dari minimnya komitmen dan upaya Pemko Medan melakukan Pengendalian dan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan.
" Pemko Medan minim Komitmen dan upaya dalam pengendalian dan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Secara Regulasi, ada Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan tetapi Perwal tentang Pengendalian dan Penanggulangan Kemiskinan sebagai turunan dari Perda tidak diadakan. Secara Ideologis, mestinya sikap Pemko Medan tegas terhadap adanya upaya Pemiskinan, Penindasan di Kota Medan. Pemko Medan punya kekuatan dan pengaruh yang bisa dipakai untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, apabila kemiskinan tidak segera dikendalikan maka kami menduga Pemko Medan telah berselingkuh secara Terstruktur, Sistematis dengan konsep Kapitalisme yang sejatinya tidak sejalan dengan Pancasila." Ungkap Zulfadli Simamora sebagai Koordinator Aksi.
Selanjutnya Nanda Fajar Ramadan (Bung Rama) selaku Ketua DPC GMNI Kota Medan mengatakan Wali Kota Seharusnya Lebih mengutamakan masalah Kemiskinan Kota Medan ketimbang membangun infrastruktur yang terkesan sia sia seperti program lampu jalan yang akrab disebut sebagai lampu pocong oleh masyarakat kota medan yang menghabiskan Anggaran begitu besar Sekitar 25,7 Miliyar tapi fungsinya tidak jelas yang di terangi hanya parit-parit dan trotoar hingga saat ini juga proyek tersebut juga belum tuntas. Dengan anggaran sebegitu besarnya bila digunakan untuk penanggulangan masyarakat miskin kota sangat membantu masyarakat agar terbebas dari belenggu kemiskinan.
Setelah beberapa jam massa aksi orasi didepan kantor Walikota Medan, Bapak Aulia Rachman selaku Wakil Walikota Medan menjumpai massa aksi dan melakukan diskusi yang cukup panjang, dan Ia menyampaikan akan menindak lanjuti tuntutan aksi yang kami sampaikan, dan untuk segera membuat Peraturan Walikota ( Perwal ) tentang Penanggulangan Kemiskinan. "tuntutan aksi adik-adik GMNI saya terima dan akan segera kami proses, untuk Pak Walikota Bapak Bobby Afif Nasutioan maaf tidak bisa menjumpai kalian, karena beliau lagi berada di Jakarta ". Ujar Wakil Walikota Medan.
Adapun tuntutan aksi yang disampaikan adalah 1. Meminta Walikota Medan agar segera menuntaskan permasalahan kemiskinan di Kota Medan
2. Meminta kepada Walikota Medan agar segera membetuk dan menerbitkan Peraturan Walikota ( Perwal ) tentang Penanggulangan Kemiskinan
3. Meminta Walikota Medan agar mengevaluasi Kinerja Dinas-Dinas di Kota Medan, Khususnya Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas
Lingkungan Hidup , dan Dinas Pendidikan Kota Medan. Menurut DPC GMNI Kota Medan, Dinas-Dinas tersebut belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal.
4. Menegaskan kepada Walikota Medan agar segera menyelesaikan seluruh permasalahan yang dimaksud. Jika tidak sanggup, Walikota Medan disarankan agar segera mengundurkan diri dari jabatannya.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPC GMNI Kota Medan juga mempertegas kepada Wakil Walikota Medan, Bapak Aulia Rachman. Siap bersinergi dalam membantu menanggulangi kemiskinan di Kota Medan, dengan begitu harus ada regulasi aturan yang lebih konkrit mengenai permasalahan kemiskinan, yaitu membuat Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Kemiskinan. Agar titik fokus Pemko Medan bisa menyelesaikannya dengan maksimal. Kemudian sebagai penutup, GMNI Kota Medan akan membuat gerakan massa aksi kerakyatan, bersama masyakat miskin Kota Medan, apabila Peraturan Walikota tentang kemiskinan tidak segera dirumuskan "Kami siap Bersinergi bersama Pemko Medan dalam penanggulangan kemiskinan jika dibutuhkan, tetapi apabila Peraturan Walikota ( Perwal ) tentang Penanggulangan Kemiskinan tidak segera diwacanakan untuk dibuat, maka GMNI Kota Medan akan membuat Aksi kerakyatan Jilid 2 bersama seluruh elemen masyarakat Kota Medan dengan massa yang lebih besar lagi". Tutup Bung Rama, Ketua DPC GMNI Kota Medan.
#pemkomedan
