Lidinews.id - Per 3 September 2022, Pemerintah secara resmi menetapkan kenaikan harga BBM.
Adapun harga BBM Bersubsidi untuk jenis Pertalite dari sebelumnya seharga Rp 7.650/liter menjadi Rp 10.000/liter dan jenis Solar yang semula Rp 5.150/liter menjadi Rp 6.800/liter. Sedangkan untuk BBM Non-subsidi untuk jenis Pertamax naik dari Rp 12.500/liter menjadi Rp 14.500/liter.
"Kenaikan harga BBM sangat sulit dihindarkan di tengah situasi harga minyak yang secara global anjlok salah satunya karena faktor geopolitik yang sangat fluktuatif." ujar Refki Alfaris selaku Ketua Umum Dewan Energi Mahasiswa UPN "Veteran" Yogyakarta saat dimintai keterangan. "Beban impor minyak kita sangat besar, produksi minyak kita sejauh ini masih di kisaran angka 600-700 barel per hari (bph), sedangkan konsumsi kita mencapai 1.6 juta bph. Kita masih sangat bergantung pada impor sejak Indonesia net-importer minyak di tahun 2004." ujarnya menambahkan.
Adapun saat ini, harga keekonomian BBM untuk jenis Solar dan Pertalite adalah Rp 17.200/liter dan Rp 17.600/liter. Hal ini berimbas pada membengkaknya beban APBN untuk subsidi energi yang mencapai angka Rp 502.4 triliun. "Belum lagi, BBM bersubdisi ini seringkali tidak tepat sasaran. Menurut Suspenas, 80% anggaran subsidi energi dinikmati oleh masyarakat mampu." ucap Refki yang saat ini juga menempuh studi di Program Studi S-1 Teknik Kimia UPNVY.
"Dalam kajian kami, pada prinsipnya, sangat menyayangkan kenaikan harga BBM ini. Terlebih bahwa kita saat ini masih dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun, di satu sisi, kami juga menganggap bahwa situasi ini adalah 'pil pahit' untuk mengobati keuangan negara." tambahnya.
"Kami coba munculkan perspektif lain sebagai rekomendasi untuk meminimalisir dampak fatal kenaikan harga BBM yang kami bagi menjadi 2, yaitu rekomendasi jangka pendek dan rekomendasi jangka panjang." kata Falah Nuruzaman, Wasekjen Eksternal DEM UPNVY saat dimintai keterangan.
Adapun beberapa rekomendasi yang diajukan DEM UPNVY antara lain:
Rekomendasi Jangka Pendek
- Menyediakan bantalan pengaman ekonomi bagi masyarakat yang terdampak dari kebijakan peningkatan tarif BBM bersubsidi melalui penerapan kebijakan berbasis perseorangan secara tepat dan merata.
- Mengkonversi subsidi menjadi peningkatan pelayanan publik, bantalan sosial, fasilitas kesehatan, dana pendidikan, dan sebagainya yang dinilai penting serta mendesak untuk menghentikan pembengkakan subsidi BBM di mana sebagian besarnya “dibakar” di jalanan oleh kelompok yang tidak eligible.
- Memperketat pengawasan dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi dengan mekanisme sistem yang lebih praktis, efektif, efisien, dan menyeluruh.
- Melakukan pengelolaan APBN yang lebih sehat dengan mengoptimalkan potensi penerimaan dan efisiensi pengeluaran di sektor-sektor yang dianggap masih boros seperti belanja pegawai non operasional.
Rekomendasi Jangka Panjang
- Melaksanakan roadmap diversifikasi energi yang berorientasi kepentingan nasional agar dominasi konsumsi BBM bisa diarahkan ke energi bersih dan terbarukan.
- Mendorong riset serta penggunaan EOR dan CCS/CCUS untuk meningkatkan produksi minyak dalam negeri.
- Mendorong peningkatkan kegiatan eksplorasi wilayah dengan potensi migas untuk penemuan cadangan migas baru.
"Kami berharap hasil draft kajian kami dapat memunculkan diskursus publik yang lebih solutif, terutama kaitannya dengan penanganan inflasi dan pengkondisian daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih," ujar Refki di akhir keterangannya.
