Lidinews.id - Halaqoh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pesantren Se-Indonesia menggelar demonstrasi di pertigaan revolusi UIN Yogyakarta pada hari Kamis (08/09/22).
Bersama dengan ratusan demonstran, serentak menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai sangat menyengsarakan dan mempersulit rakyat.
Bendahara Umum Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia, Ahmad Tomi Wijaya dengan sangat tegas mendesak kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk membatalkan kenaikan harga BBM, mengingat gelombang penolakan kenaikan harga BBM sudah terjadi di berbagai wilayah negeri ini.
“Kita baru saja diterpa badai covid-19 yang membuat perekonomian rakyat hingga saat ini masih belum stabil, namun pemerintah dengan sewenang-wenangnya menaikkan harga BBM di tengah krisis finansial yang dialami oleh rakyat, “ ujar Tomi.
Penolakannya tersebut dilanjut dengan penolakan terhadap sogokan pemerintah dengan BLT BBM karena sudah kerap kali terjadi penyaluran yang tidak tepat sasaran.
“Kalau pemerintah tidak mampu menurunkan harga BBM, maka kami Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia menyatakan Presiden Jokowi beserta Wakilnya Ma’ruf Amin yang lebih baik turun,” tegas Tomi.
“Adanya gelombang penolakan kenaikan harga BBM di berbagai wilayah menunjukkan bahwa BBM merupakan unsur terpenting dalam berbagai arus kehidupan rakyat. Segala hal butuh BBM, baik itu kebutuhan primer, skunder maupun tersier,” lanjut Tomi.
“Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam hal menaikkan harga BBM sangat tidak tepat malah menimbulkan dampak-dampak yang merugikan rakyat. Kenaikan harga BBM pasti akan diikuti oleh naiknya harga bahan pokok, jasa, dan meningginya tingkat pengangguran serta kemiskinan, di masyarakat. Maka sudah seharusnya ini kita tolak dengan tegas secara bersama-sama,” tambah Tomi.
Tambahnya, dengan melihat subsidi BBM yang belum tepat sasaran, solusinya bukan malah pemerintah menaikkan harga BBM, tetapi dengan mengevaluasi kebijakan dalam pendistribusiannya serta mereformasi direksi Pertamina yang nampaknya tidak mampu mengelola minyak Indonesia.
“Atas nama rakyat kami Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia meminta para pejabat menolak bersama kenaikan BBM dan mendesak presiden RI untuk mengeluarkan perpres pengalihan atau alokasi pembangunan nasional pada APBN."
BEM Pesantren menuntut:
- Menolak kenaikan harga BBM.
- Menolak pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP.
- Menolak semua bentuk operasi judi.
- Mendesak Kapolda DIY untuk menindak tegas pelaku kekerasan jalanan dan perusak fasilitas umum.
"Rakyat rindukan sapaan kesejahteraan, turunkan harga BBM," pungkas Tomi.
Kontributor: Hainor Rahman
