Keajaiban tragis di struktur relasi pemerintahan Negeri Yaputih yang diduga akibat limbah oligarki pemerintah Daerah.
Lidinews.id - Bagaimana tidak, publik Negeri Yaputih dikejutkan oleh proses “Ekspress” penggantian Raja negeri (Kepala Desa Negeri Yaputih).
Hanya butuh waktu beberapa bulan saja, tuntas mengubah puluhan ribu harapan masyarakat nagari untuk memilih secara langsung kepala Desa yang mereka inginkan. Demokrasi sudah tidak menjadi landasan utama lagi dalam menentukan pilihan, baik secara kelompok, maupun secara universal.
Demikian pula ketangkasan pemerintah daerah menyepakati dalam tempo singkat ditengah hujan kritik di ruang publik Negeri Yaputih semakin memprihatinkan banyak pihak.
Suasana muram di atas mengetuk nurani publik nageri Yaputih. Ada apa dengan demokrasi kita?
Apakah demokrasi sudah menjadi oligarki?
Raja itu pemerintahan terbawah di dalam republik ini. yang hirarki nya jelas, setiap pemerintahan diatur di dalam UU yang mekanisme pergantiannya melalui jalur demokrasi.
Pimpinan sekelas RT/RW di Jakarta saja melalui demokrasi
Kalau para saniri negeri mengangkat atau menunjuk langsung raja atau kepala, tanpa melalui proses demokrasi..!!!
"Ya" mungkin menurut beta sah sah saja karena katong Negeri Adat. Tapi perlu diingat bahwa selain Negeri Adat katong ini hidup dan tinggal di Bumi Republik Indonesia, artinya Katong juga harus mengikuti segara bentuk regulasi di republik ini.
Jadi kalau menurut beta berikan kebebasan untuk masyarakat nageri memilih secara langsung kepala Desa Negeri Yaputih. Karena dengan begitu masyarakat akan sama-sama mengawal, mengawasi, mengontrol pilihan mereka sendiri. Tapi kalau pergantian kepala Desa di tunjuk langsung" itu akan menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat sampai ke re- generasi selanjutnya "bahwa di dalam negeri ini ada yang salah karena tidak menerima keringanan masyarakat, tapi lebih menerima keringanan oligarki."
Akan ada pertanyaan baru muncul di tengah-tengah anak muda negeri sebagai re-generasi selanjutnya;
"Apa sudah tepat para orang tatua di negeri, angkat dan tunjuk" orang yang pengalaman dan historis leadership saja belum ada, bahkan terkesan memaksa, karena takut akan kehilangan sebuah "Jabatan di dalam negeri."
Pemimpin itu bukan maeng boboso, bukan maing enggo, bukan maeng tomhola. Tapi pemimpin itu mampuh mau menerima keringanan masyarakat, pemimpin mau mendengar suarah tangisan masyarakat, pemimpin mau berjuang meretas kemiskinan di tengah-tengah kesejahteraan. Pemimpin itu yang nantinya akan menjadi harapan masyarakat agar bisa hidup sejahterah, karena ini katong bicara hajat hidup orang banyak yang di dalamnya ada berbagai macam pemikiran serta masalah-masalah yang harus di selesaikan!
Ingat bahwa Kesejahteraan masyarakat yaputih. Ini yang lebih penting.
Jangan hanya ingin menjaga tradisi yang sudah turun temurun, atau bahasa kerennya mempertahankan Dinasti/Oligarki kekuasaan, terus katong kumpulkan beberapa orang tatua berdasarkan Saniri negeri kemudian itu sepakati bahwa kita angkata raja sendiri atau kepala Desa tanpa ada pesta demokrasi di masyarakat. Kasihan masyarakat yang dipimpin.
Kalau keinginan masyarakat negeri di diamkan, dibungkam, diabaikan, karena pemerintah Maluku Tengah dalam hal Abua Tuasikal lebih dengar suarah dari kroni kroni oligarki kekuasaan, maka Katong harus kawal terus progam pemerintah pusat melalui ADD untuk desa. Kalau tidak di kawal ini sudah pasti di salah gunakan.
Kembalikan hak demokrasi masyarakat. Jangan di bungkam dan di hilangkan. Karena itu sudah melanggar UU 45.
Editor: Arjuna H T M
