DPK GMNI FISIB UTM Jawa timur, kini Gelar Kajian Politik, melalui via online yang bertema: "Problematika Kebijakan Politik dan Ekonomi Terhadap Kaum Marhaen Perspektif mahasiswa."
Jawa Timur, Lidinews.id - Kamis, 21 April 2021. Diskusi Online yang melalui Via Zoom ini bertujuan untuk mencounter cara berpikir kader sebagai bentuk sosial of control dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah republik Indonesia dalam membangun politik dan ekonomi masyarakat.
Adapun puluhan peserta GmnI yang hadir dalam diskusi online tersebut, mulai dari DPC GmnI Surabaya, DPC GmnI Madura, dan DPC GmnI Labuhanbatu, diskusi ini terbuka untuk Umum.
Bung Selsius Sedik sekretaris DPC GmnI bangkalan, menyampaikan kepada peserta Yang sangat nyata itu menuntut bangsa ini, untuk fokus & menghimpun segala kekuatan serta sumber daya yang ada untuk menghadapi & menyelesaikan problematika-problematika tersebut. Naw,, kita mengalami defisit sense of crisis dan sense of urgensi, apakah pantas kita mendahulukan pembangunan ibu kota, memperdebatkan isu presiden 3 periode, penundaan pemilu dan yang lainnya.
Pemerintah perlu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan, di atas segala bukan sebaliknya mengorbankan rakyat untuk kepentingan para elit-elit ataukah bahkan para oligarki .
Ditambah lagi belanja pemerintah yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini yang menyebabkan defisit APBN, ( sekitar 3% ). Di sisi lain nya utang negara pun terus meningkat. Sehingga menyebabkan Jantung perekonomian Indonesia menjadi lebah karena tidak mampu memompa dana ke perekonomian dalam bentuk kredit.
Kredit domestik ke sektor swasta sangat kecil. Sekitar 30%. Sementara cina 100%. "Ujar Selsius Sedik dalam diskusi tersebut.
Tanggapan Bung Hasan selaku Kordinator dalam diskusi online tersebut, Kita sudah ketahui bersama bahwa Dampak dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, baik itu dari eksekutif atau legislatif tidak terpisahkan ia bersentuhan langsung dengan masyarakat yang sebagai dampaknya. Bagaimanapun kebijakan itu harus hadir memberikan kesejahteraan, yaitu kebijakan-kebijakan politik yang pro terhadap kaum marhaen dan segenap warga negara Indonesia.
Maka, sambung bung Hasan, Kesejahteraan masyarakat ini di jamin oleh konsitusi bahwa, "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat".
Kaum marhaen pada era sekarang termarjinalisasi oleh kebijakan politik global yang itu semua semakin mengiris rintihan dan kesensaraan kaum marhaen.
Diskusi tersebut sangat relevan untuk menjawab dan memecahkan problematika sosial yang dihadapi bangsa Indonesia dimasa pendemi Covid-19.
Kontributor : Heri Faysal
Editor : Arjuna H T M
