Jakarta, LidiNews.com - Kamis, 13 Agustus 2020. Korupsi merupakan ancaman terbesar bagi masa depan bangsa. Korupsi membuat ekonomi bangsa menjadi bangkrut karena sendi-sendi sosial, ekonomi, politik bangsa ini telah digrogoti oleh para koruptor yang berada di area kekuasaan.
Melalui pernyataan sikap ini, kami MAHASISWA ANTI KORUPSI INDONESIA (MAHA-AKSI) yang konsen dan peduli pada penuntasan kasus Hukum dan Korupsi memandang perlu untuk membangun pemerintahan yang kuat dan bersih (Clean Govemment) di negara kita tercinta ini dengan cara mendukung sepenuhnya Program Aparat Penegak Hukum dalam pemberangusan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dalam beberapa hari ini kami, dari MAHA-AKSI telah melakukan investigasi atas temuan dugaan korupsi tender proyek dan jual beli proyek di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) perkeretaapian dan juga Balai teknik Perkeretaapian Sumatra Bagian Utara.
Proyek-proyek tersebut yaitu.
1. Pemeliharan jalur kereta api antara Rantau prapat dan kota pinang Km. 5+000 sampai dengan 10+000 RPK-2 yang dikerjakan oleh PT. Istana Agung Perkasa. Dengan pagu anggaran senilai Rp. 216. 433.579.000 yang berasal dari APBN 2017.
2. Pembangunan jalur Kereta api Rantau prapat dengan kota pinang Km. 10+000 sampai dengan 13+500 RPK-3. Dikerjakan oleh PT Mitra Persada Jaya. Dengan Nilai anggaran sebesar Rp. 152.303.858.000. Akan tetapi di duga proyek tersebut tidak di kerjakan sehingga kini di laksankan oleh PT. Multi Engineering Gruop.
3. Pembangunan jalur Kereta api antara Rantau prapat dan kota pinang Km. 0.000 sampai dengan 5+000 RPK-1 pekerjaan ini di kerjakan oleh PT. Eko Surya Alam. Dengan kontrak 06/SP/RPK/BTP/SPU/IX/1207. Senilai 99.976.373.000 yang juga bersumber dari APBN 2017.
MAHA-AKSI melihat banyak kejanggalan mengenai document lelang maupun audit fisik lapangan, yang menurut kami syarat adanya dugaan persekongkolan tender di Kementrian Perhubungan yaitu pada Ditjen perkeretaapian dalam hal ini di Balai Teknik Perkeretaapian Sumatra Bagian Utara.
Fitriansyah K Kordinator Aksi mengatakan, perbuatan korupsi persekongkolan tender dan jual beli peoyek di Balai Teknik Perkeretaapian Sumatra Bagian Utara, dimana dilakukan secara rapih yang diduga dilakukan oleh pejabat-pejabat internal Ditjen Perkeretaapian.
"Seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah III Balai Teknik Perkeretaapian Sumatra Bagian Utara Lurianto Lukito, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Sumatra Bagian Utara. M. Yusuf, Oknum-Oknum pejabat di Ditjen perkeretaapian dan pengusaha-pengusaha pemenang lelang di Ditjen perkeretaapian. Seperti PT. Istana Agung Perkasa, PT. Mitra Persada Jaya dan PT. Eka Surya Alam," ungkap Fitriansyah K Kordinator Aksi, Kamis (13/08 /2020).
Maka dari itu kami dari MAHA-AKSI menuntut :
1. Mendesak KPK, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengungkap dugaan perbuatan korupsi persekongkolan tender dan jual beli proyek di Balai Teknik Perkeretaapian Sumatra Bagian Utara, dimana di lakukan secara rapih yang diduga dilakukan oleh pejabat-pejabat internal Ditjen Perkeretaapian, seperti. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah III Balai Teknik Perkeretaapian wilayah I Sumut, Lurianto Lukito, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Sumatra Bagian Utara. M Yusuf. Oknum-Oknum pejabat di Ditjen perkeretaapian.
2. Mendesak KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung untuk memeriksa Zulfikri Fikri Ditjen perkeretaapian. Kami menduga bahwa beliau mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya.
3. Segera panggil dan periksa Direktur Utama PT. Istana Agung Perkasa, PT. Mitra Persada Jaya. PT. Multi Engineering Group. PT. Eka Surya Alam.
4. Mendesak KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung untuk melakukan audit investigasi dan audit forensik atas pekerjaan yang telah di laksanakan dengan segera menghengtikan proyek yang akan berjalan sebelum akan terjadi lebih banyak lagi perampokan uang Negara oleh perusahan tersebut. "Sambung Fitriansyah Kordinator Aksi.
Reporter : Ripen
