Press Release
Jakarta, LidiNews.com - Senin (10/08/2020). Setelah belasan tahun Buron, akhirnya terpidana kasus pengalihan hak tagih atau Cessie Bank Bali, Djoko Tjandra berhasil ditangkap, kamis (30/07/2020). Malam di Malaysia.
Perkara Koruptor Djoko Tjandra ini semakin membuka mata Publik bagaimana para Aparatur Negara yang selayaknya menegakkan Hukum, Memberantas Korupsi, menangkap para penjahat tetapi malahan "berselingkuh" dengan para Penjahat Negara. Diduga kuat banyak Instansi Negara dari tingkat Markas Besar Instansi Pemerintahan hingga Kelurahan turut serta menikmati guyuran Uang dari Koruptor Djoko Tjandra.
Instansi Negara yang paling disorot dalam perkara perlindungan terhadap Koruptor Djoko Tjandra yaitu Mabes Polri dalam hal ini yaitu Bareskrim Mabes Polri.
Pada sisi lain. Kami dari Mahasiswa Anti Korupsi dan Kolusi Indonesia (MAKKI) Memberikan apresiasi untuk Mabes Polri yang telah darat menangkap kembali gembong Koruptor Djoko Tjandra di Malaysia untuk dapat segera diadili kembali. Tapi disisi lain, begitu sangat mudah seorang koruptor dengan kekuatan uang yang tidak terbatas di milikinya, mampu mempengaruhi beberapa Oknum Perwira Tinggi Menengah di lingkungan Bareskrim Mabes Polri untuk membantu dirinya lolos dari Jeratan Hukum.
Bagi kami MAKKI Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo sangat patut dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas tindakan Indispliner tingkat tinggi dan pelanggaran Pidana Berat yang dilakukan oleh anak buahnya di Bareskrim Polri, sebut saja mereka adalah Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetijo Utomo, dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo, serta seorang perwira Menengah, Kombes Napitupulu Yogi Yusuf, yang diduga kuat terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra.
Oleh karena MAKKI mendesak Kapolri Jenderal Idham Azis, untuk mencopot Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, sebagai wujud pertanggung jawaban seorang Pimpinan atas kesalahan dan kelalaian fatal yang telah dilakukan oleh bawahannya. Dan juga agar penyelidakan dan penyelidikan atas keterlibatan anggota Polri khususnya para Jenderal di dalam lingkungan Bareskrim Polri berjalan adil dan terbuka.
MAKKI juga mendesak Kapolri Jenderal Idham Azis, Dewan pengankatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri, Komisi III DPR dan juga Presiden Ir. H. Joko Widodo, untuk tidak merekomendasikan seorang Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabpwo, menjadi Calon Kapolri.
Demikian pernyataan sikap dari Mahasiswa Anti Korupsi Dan Kolusi Indonesia (MAKKI).
Syarifudin Rehalat
Kordinator Aksi
Reporter : Ripen Rehatta
