LidiNews.com - Mujahidin Ketua Umum Pendidikan HMJ Biologi FKIP Universitas Muslim Maros kritik kebijakan birokrasi kampus yang menjadi keluhan mahasiswa. Maros 29 April 2020.
Berdasarkan surat edaran Nomor 308/UMMA/2020 tentang pencegahan penularan korona virus disease 2019 ( covid-19) di lingkup UMMA yang merujuk pada surat edaran Menteri Pendayagunan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020. Terbitnya yg ditandatangi langsung oleh Rektor UMMA yg kemudian menjadi kebijakan dilaksanakannya kuliah daring/pembelajaran e-learning. Ini adalah surat edaran yg ke 4 kalinya dikeluarkan oleh pihak birokrasi dan rektorat UMMA. Ucap Mujahidin.
47 mahasiswa yaitu berasal dari 3 semester yang ada di program studi pendidikan Biologi FKIP UMMA kemudian mengeluhkan atas kebijakan yang yg dikeluarkan oleh pihak rektorat UMMA dikarenakan kurangnya efektifitas dan efesiensi Kuliah daring dan tidak adanya kebijakan yg memudahkan proses perkuliahan dalam artian tidak adanya kebijakan dalam pemberian tunjangan kepada mahasiswa khususnya di pendidikan biologi.
Jam perkuliahan dan beban tugas yang harus dipenuhi karena dalih kewajiban mahasiswa, namun timbal balik atau hak dari mahasiswa menerima pelajaran tidak seimbang. Maka dari itu masing-masing ketua tingkat mengeluhkan kepada saya selaku ketua umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi dengan harapan dapat meneruskan keluhan mereka ke Prodi dan dekan di FKIP UMMA.
Namun setelah mengirimkan surat himabuan berisikan aspirasi mahasiswa terkhusus mahasiswa pendidikan biologi sampai saat ini belum adanya kebijakan yg memberikan solusi terkait kendala dan keluhan dalam proses pembelajaran daring.
Maka dari itu saya selaku ketua umum kembali menyampaikan harapan mahasiswa pendidikan Biologi dan Mahasiswa UMMA secara keseluruhan agar dekan dan rektorat dapat mengambil kebijakan atas keluhan dan kendala dalam proses perkuliahan online yg diterapkan di UMMA. Lanjut Mahasiswa Semester 6 di Pendidikan Biologi UMMA.
Jika pihak kampus dalam hal ini birokrasi dan rektorat tidak dapat memberikan subsidi kuota gratis kepada Mahasiswa setidaknya pihak birokrasi dan rektorat dapat mengambil kebijakan untuk mengeluarkan SOP perkuliahan daring dan pemotongan biaya SPP semester genap ini. Tutupnya.
Laporan: Hadi
