Foto : Acik Wesa. Wakil Ketua Bidang Kajian Ilmiah DPC GMNI Makassar/Lidinews.com
Sulsel,Makassar,Lidinews.com, Senin, 4 Mei 2020. Menghadapi Wabah pandemi Corona Virus Disease 2019, Segala aspek pemangku kebijakan pemerintahan Republik Indonesia salah satunya Kementrian Pendidikan kalang kabut. Mundur dan bersembunyi tanpa menemukan langkah solusi adalah watak badut bertopeng. Maju dengan satu kebijakan non solutif pun, tak bisa dijadikan superhero. Tumpah tindih dan tidak adilnya suatu kebijakan adalah fakta yang harus diterima sebagai problem tak terbantahkan.
Dalam rumah tangga pendidikan Indonesia hari ini pun mengalami hal demikian. Kebijakan yang diambil Kementrian Pendidikan ternyata memiliki peluang problem bagi khalayk pelajar, Mahasiswa pun pendidik. Salah satu kebiajaknnya ialah dengan diterapkannya belajar di rumah berbasis online atau lebih dikenal dengan istilah E-Learning (belajar online) selama pandemi mewabah di Indonesia.
Dibalik saspek positif dari kebijakan ini, muncul realitas lainnya bahwasannya; Satu sisi, kebijakn belajar di rumah “cukup” efektif bagi kalangan yang memiliki fasilitas yang memadai. Seperti khalayak perkotaan pun wilayah lain terakomodir fasilitas terkait belajar online.sementara sisi lain juga, praktisi pendidikan, pelajar, mahasiswa di pelosok yang penuh kekurangan fasilitas merengek karena kebijakan ini tidak tepat sasar. Contoh; siswa/i di pedesaan tidak bisa melaksanakan KBM berbasis online karena fasilitas listrik tidak terpenuhi, jaringan telekomunikasi yang ada sama sekali, media belajar (Handphone, laptop) juga tidak dimiliki.
Ada pertanyaan yang serempak muncul dalam benak penulis, apakah kebijakan ini dijadikan sebagai dalil untuk mereduksi dampak pandemi bagi kegiatan Belajar mengajar? Atau Pandemi hanya pintu masuknya “kebetulan” bagi Ide Nadim makarim yaitu belajar berbasis Digital? Apakah ini Sebuah experimen belaka?
Wartakota.tribubunnews.com edisi 23 oktober 2019 memberitakan tentang planning mentri pendidikan, Nadim Makarim untuk dunia pendidikan. ”Mendikbud Baru, Nadim Makarim Tekankan Pendidikan Berbasis Tekhnologi Informasi”. Nadim Makarim mengatakan “sudah pasti peran tekhnologi akan ada di situ. Yang terpenting kita ini mulai bukan dengan aksi tapi belajar dulu dengan semua stakeholder yang ada’’
Menilik planing Nadim Makarim, ada suatu hipotesa yang diambil penulis bahwasannya, kontek sekarang bisa dijadikan sebagai sebuah eksperimen yang diterapkan. Entah secara kebetulan atau by design, pendidikan indonesia berbasis tekhnologi (E-learning) hari ini adalah fakta yang merujuk pada aplikasi planning Nadim makarim.
Apakah ini Eksperimen? Iya. Kita bisa menoleh pada pernyataan Nadim berikut ini.”Pertama harus seperti murid yang baik, belajar dulu, kondisi lapangan seperti apa, kondisi guru seperti apa, kondisi murid seperti apa, dan kondisi birokrasi dan administrasi seperti apa. Dari situlah baru kita menemukan solusi solusi baik tekhnologi maupun non tekhnologi yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita”dari pernyataan ini, bisa jadi apa yang sedang dijalankan oleh pelaku pendidikan hari ini hanya merupakan sustu eksperimen planning Nadim Makarim.
Hipotesa yang bisa disimpulkan dari planning Nadim Makarim yaitu belajar berbasis tekhnologi tidak efektif diterapkan di Indonesia. Alas pikir dan basis materinya ialah negara indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografi yang berbeda dan juga pemerataan infrastruktur belajar yang tidak adil dan merata.
Wilayah pedesaan akan termajinalkan jika kebijakan ini dijadikan program pendidikan nasional. Listrik, jaringan telekomunikasi tidak merata, ekonomi pelaku pendidikan yang berbeda (media belajar), dan aspek pendukung lainnya.
Oleh karena itu, langkah Eks CEO Gojek itu bisa dinilai bertepuk sebelah tangan karena hanya ,menguntungkan sebagian para pelaku pendidikan di Indonesia. Apalgi jika ditelisik dari segi media belajar, program ini hanya menambah pundi pundi kekayaan programer E-Learning. Efek bagi siswa/i, mahasiswa ckup minim dan bahkan tidak ada sama sekali.
Apakah pendidikan hanya untuk pulau Jawa dan kota besar lainnya? Tentu tidak.sambut revolusi 4.0 dalam dunia pendidikan terlalu muda diterapkan. Sebab Indonesia Timur tidak seperti pulau jawa. Dan usahakan, lahirnya suatu kebijakan tidak seharusnya berpedoman pada pulau jawa. Jika iya maka Indonesia Timur akan terus mengalami kemunduran lantara kesepakatan yang tidak berpihak.
Penulis : Acik Wesa ( Wakil Ketua Bidang Kajian Ilmiah DPC GMNI Makassar)
Laporan : Fansisius Gunawan
