 |
| Foto : Sekretaris DPC GMNI KENDARI, Ahmad Arfan M |
Sultra, Kendari, LidiNews.com - Pandemic Covid-19 telah memberikan dampak diberbagai sektor. Parahnya lagi, masyarakat nampak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhannya, akibat adanya kebijakan pembatasan aktivitas.
Di Provinsi Sulawesi Tenggaran (Sultra), meski pihak-pihak swasta dan ataupun perorangan yang tergerak hatinya telah menyalurkan bantuan paket Sembako, namun hal itu belum bisa mengakomodir semua warga yang terdampak Covid-19.
Melalui rapat koordinasi DPRD Provinsi, Pemprov dan unsur Muspida Sultra, telah disepakati bersama pengalokasian anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 300 miliar.
Akan tetapi, progres penganggarannya tak diketahui hingga saat ini. Parahnya lagi, ditengah masyarkat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan diwarnai dengan sorotan publik terkait lambannya kinerja Pemprov dalam upaya penanganan Covid-19.
Pemerintah justru dianggap hanya menebar janji yang dibuktikan dengan belum adanya bantuan dari pemerintah sementara Pembatasan Sosial mulai diberlakukan dan semakin bertambahnya warga Sultra yang dinyatakan Positif Covid-19.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari melalui sekretarisnya, Ahmad Arfan menyayangkan lambannya penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 di Sultra yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan memberikan bantuan terhadap mereka yang terdampak Covid-19 diseluruh Kabupaten Kota yang ada di Sultra.
"Kami ingin Pemprov Sultra terbuka tentang pengalokasian dana Covid yang telah dialokasikan, sangat disayangkan kalau pengalokasian dana tersebut tidak diketahui rimba kemana, sementara Sultra butuh penanganan yang serba ekstra, apalagi ada warga yang terkena dampak Covid mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya," ujar Ahmad Arfan kepada LidiNews, Rabu (22/4/2020).
Ahmad Arfan yang di konfirmasi menambahkan bahwa ia telah menemukan adanya sejumlah lelang proyek yang bertepatan dengan adanya pandemi Covid -19 di laman http://lpse.sultraprov.go.id/eproc/lelang diantaranya rehab Rujab Gubernur Sultra dengan total alokasi anggaran mencapai hingga Rp. 20 milyar lebih.
Menurut Arfan sapaan akrabnya, Gubernur Sultra lebih mementingkan yang lebih menjadi kebutuhannya ketimbang mengurusi masyarakatnya, padahal kondisi masyarakat Sultra saat ini sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Harusnya Pemprov Sultra menghentikan proses lelang proyek tersebut ditengah adanya persoalan Pandemi Covid-19, yang saat ini kita hadapi adalah bagaimana cara menyelamatkan masyarakat yang Positif Covid dan yang kesulitan hidup dikarenakan terdampak kebijakan Covid dari Pemerintah Pusat yang mulai diterapkan di Sultra," tutupnya
Laporan: La Ode Ahmad Adir
Reporter: Adhar
.png)
.png)
