*
Hajatan pesta demokrasi akan kembali digelar pada tahun 2020. Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 23 september 2020 itu akan diadakan di 270 daerah dimana diantaranya sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di seluruh Indonesia. Di Sumatera Utara sendiriada 23 kabupaten/kota, salah satunya Kabupaten Humbang hasundutan yang akan mengikuti hajatan 5 tahunan untuk memilih para kepala daera. Berkaca pada Pilkada Pilkada sebeumny,dapat dilihat bahwa Pilkada seringkali sarat akan politik uang, yang pada akhirnya seringkali hal ini menjadi hal yang lumrah untuk dipertontonkan.
Melihat kondisi yang terus seperti itu, Komunitas Pemuda Peduli HumbangHasundutan (KPPH) melalui Marisi Silaban sebagai Koordinator Bidang Sosial dan Politik, menilai bahwa hal inilah yang pada akhirnya sumber permasalahan pelik di bangsa ini, ongkos politik yang tinggi yang menyebabkan para birokrat korupsi, tidak menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sehingga sulit untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Kondisi ini yang seringkali tidak disadari masyarakat.
"Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat berpengaruh buruk maka kami Komunitas Pemuda Peduli Humbang Hasundutan (KPPH) mengajak masyarakat humbang hasundutan untuk tidak terlibat dalam politik uang menjelang Pilkada ini. Hal ini dirasa sangat penting untuk akhirnya dapat memilih pemimpin yang lebih berkualitas demi kemajuan Humbang Hasundutan, Ungkap Marisi Silaban.
Jika diperhatikan praktik money politik/politik uang sering sekali terjadi dikalangan masyarakat dalam setiap hajatan 5 tahunan pesta demokrasi. Kurangnya sosialisasi untuk menolak praktik money politik masih menjadi perhatian hari ini, tidak hanya dari bawaslu,tap peran serta masyarakat yang mengawali untuk menolak adanya praktik money politik yang dilakukan oleh para calon. Walaupun susah pembuktiannya tapi praktik ini sudah menjadi suatu kebudayaan yang tidak benar lagi.
Marisi Silaban, pun menambahkan bahwa terkait politik uang ini harus sesegera mungkin disosialisasikan kepada masyarakat HumbangHasundutan menjelang pesta demokrasi yang kian dekat. Karena mengingat fakta lapangan bahwa ongkos politik di humbanghasundutan sangat lumayan besar,jadi perlu konsep baru agar ongkos politik tidak terlalu mahal.
Menggaungkan Stop praktik Money Politik sangat penting terutama kepada pemilih pemula yang seringkali mudah terpengaruh oleh lingkungan. Pemilih pemula seringkali menjadikan orang tua ataupun keluarga menjadi patron dalam hal perilaku politik. maka dari itu sangat penting peran dari keluarga dalam memberikan penddikan politik yang baik kepada anak dalam hal ini adalah pemilih pemula,tutur Marisi Silaban yang juga berasal dari Kec.Sijamapolang itu.
KPPH yakin bahwa generasi muda dapat menggoreskan perubahan sedikit demi sedikit demi kemajuan Humbang Hasundutan. Generasi muda bisa dan sanggup untuk mewujudkannya dengan hal kecil yang dimulai dari diri sendiri. Hal ini dilakukan dengan harapan pemuda mulai mengkampanyekan stop politik uang.
" Karena jika pemuda telah rusak, maka rusaklah peradaban. Dengan adanya gerakan seperti ini diharapkan bahwa ketika ada oknum yang memberikan segera menolak jika perlu dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Mari lakukan perubahan itu dari diri sendiri, awali kejujuran untuk demokrasi yang sehat di Humbang Hasundutan. Kita wujudkan humbahas yang berdaulat,mandiri dan berkepribadian, tutup Marisi Silaban
Dengan Ajakan tersebut KPPH punya jargon "Yok Buktiin Humbahas Maju Tanpa praktik Money Politik, Rakyat Jujur Hadirkan Pemimpin Berkualitas dan Kerja Nyata"
Gs
Melihat kondisi yang terus seperti itu, Komunitas Pemuda Peduli HumbangHasundutan (KPPH) melalui Marisi Silaban sebagai Koordinator Bidang Sosial dan Politik, menilai bahwa hal inilah yang pada akhirnya sumber permasalahan pelik di bangsa ini, ongkos politik yang tinggi yang menyebabkan para birokrat korupsi, tidak menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sehingga sulit untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Kondisi ini yang seringkali tidak disadari masyarakat.
"Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat berpengaruh buruk maka kami Komunitas Pemuda Peduli Humbang Hasundutan (KPPH) mengajak masyarakat humbang hasundutan untuk tidak terlibat dalam politik uang menjelang Pilkada ini. Hal ini dirasa sangat penting untuk akhirnya dapat memilih pemimpin yang lebih berkualitas demi kemajuan Humbang Hasundutan, Ungkap Marisi Silaban.
Jika diperhatikan praktik money politik/politik uang sering sekali terjadi dikalangan masyarakat dalam setiap hajatan 5 tahunan pesta demokrasi. Kurangnya sosialisasi untuk menolak praktik money politik masih menjadi perhatian hari ini, tidak hanya dari bawaslu,tap peran serta masyarakat yang mengawali untuk menolak adanya praktik money politik yang dilakukan oleh para calon. Walaupun susah pembuktiannya tapi praktik ini sudah menjadi suatu kebudayaan yang tidak benar lagi.
Marisi Silaban, pun menambahkan bahwa terkait politik uang ini harus sesegera mungkin disosialisasikan kepada masyarakat HumbangHasundutan menjelang pesta demokrasi yang kian dekat. Karena mengingat fakta lapangan bahwa ongkos politik di humbanghasundutan sangat lumayan besar,jadi perlu konsep baru agar ongkos politik tidak terlalu mahal.
Menggaungkan Stop praktik Money Politik sangat penting terutama kepada pemilih pemula yang seringkali mudah terpengaruh oleh lingkungan. Pemilih pemula seringkali menjadikan orang tua ataupun keluarga menjadi patron dalam hal perilaku politik. maka dari itu sangat penting peran dari keluarga dalam memberikan penddikan politik yang baik kepada anak dalam hal ini adalah pemilih pemula,tutur Marisi Silaban yang juga berasal dari Kec.Sijamapolang itu.
KPPH yakin bahwa generasi muda dapat menggoreskan perubahan sedikit demi sedikit demi kemajuan Humbang Hasundutan. Generasi muda bisa dan sanggup untuk mewujudkannya dengan hal kecil yang dimulai dari diri sendiri. Hal ini dilakukan dengan harapan pemuda mulai mengkampanyekan stop politik uang.
" Karena jika pemuda telah rusak, maka rusaklah peradaban. Dengan adanya gerakan seperti ini diharapkan bahwa ketika ada oknum yang memberikan segera menolak jika perlu dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Mari lakukan perubahan itu dari diri sendiri, awali kejujuran untuk demokrasi yang sehat di Humbang Hasundutan. Kita wujudkan humbahas yang berdaulat,mandiri dan berkepribadian, tutup Marisi Silaban
Dengan Ajakan tersebut KPPH punya jargon "Yok Buktiin Humbahas Maju Tanpa praktik Money Politik, Rakyat Jujur Hadirkan Pemimpin Berkualitas dan Kerja Nyata"
Gs
