Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengenal asas pemisahan horizontal (horizontale scheiding) terhadap hak atas tanah, yakni hak atas tanah tidak secara otomatis juga meliputi pemilikan bangunan ataupun tanaman di atasnya Hal ini juga sesuai dengan asas pemisahan horizontal sebagaimana yang terkandung di dalamUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU No. 28/2002”), yakni bangunan gedung dapat dimiliki secara terpisah dari tanah dengan syarat ada izin kesepakatan pemanfaatan dari pihak yang punya tanah.
Dalam persoalan pengrusakan Kios Wa Abe diharapkan agar publik jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dan terprovokasi oleh pihak lain sebelum ada fakta bahwa lahan tempat berdirinya kios itu adalah milik Wa Abe pribadi jika lahan itu milik orang lain setidaknya ada izin kesepakatan pemanfaatan lahan tersebut, namun jika tidak ada keduanya maka Wa Abe melawan Hukum.
Sebaliknya jika Benar Wa Abe secara legalitas tanah tersebut milik Wa Abe atau jika milik orang lain, ada izin kesepakatan pemanfaatan lahan tersebut maka Pelaku pengrusakan itu harus ditangkap karena melakukan perbuatan melawan hukum.
Kami meminta agar Pemda dan kepolisian harus telitih dan cermat dalam menyelesaikan kasus ini utamakan pendekatan kekeluargaan agar tidak terjadi konflik berkepanjangan.
Kontributor : Ramadan (Ketua GMNI Baubau)
