Oleh : Muh Furqan Fahmi
Jurusan : Teknik Pertambangan
Analisis mengenai dampak lingkungan berupa modal awal bagi sebuah perusahaan dalam perencanaan pembangunan. Supaya perencanaan pembangunan berjalan dengan efisien maka dibutuhkan modal awal berupa AMDAL yang dimana sifatnya AMDAL ini merujuk kepada lingkungan sekitar baik lingkungan sosial, budaya dan kesehatan masyarakat. Analisis mengenai dampak lingkungan ini bertujuan untuk mengelola dan memantau lingkungan maka dari itu penting baginya para pemangku usaha.
Pemerintah dalam hal ini melalui kementrian agraria dan tata ruang bahwa AMDAL akan diganti menjadi Rencana Detail Tata Ruang (RDRT). Yang dimana penghapusan AMDAL ini berkaitan dengan terbitnya RUU cilaka yang menghapus lebih 70 regulasi yang ada. Maksudnya AMDAL ini sudah tergantikan oleh RDRT yang sudah tertuang dalam RUU cilaka.
Semarak perencanaan pembangunan adalah dengan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL) yang berada digenggaman pemerintah dan anggota DPR serta pengusaha dengan menghasilkan kredibilitas utamanya pada masyarakat. Dampak lingkungan timbul ketika kelalaian dari para birokrasi pada umumnya yang tidak menegakkan secara konstituen.
Gejolaknya AMDAL ini dari pemerintah yang berinisiatif untuk menghapus maka tidak segan-segan kami selaku masyarakat yang beroposisi berfikir bahwa adanya kanker otak pada pemerintah yang telah mengkerdilkan AMDAL. Entah sudah stadium berapa tapi dengan nantinya terhapusnya analisis mengenai dampak lingkungan turut mengundang potensi terjadinya wadah perubahan atau disebut sebagai aksi demonstran. Yang tuturnya pemerintah bahwa terhapusnya AMDAL ini akan melancarkan atau memberikan peningkatan investasi, dalam hal ini bisa dianalisis jikalau pemerintah menilai AMDAL dapat mencegah peningkatan investasi.
Kemungkinan besar pemerintah tidak mengetahui masalah paling sensitif dalam perencanaan pembangunan berupa analisis mengenai dampak lingkungan yang terkhusus masalah sosial. Ataukah mungkin mengetahui, tetapi demi kepentingan sekelompok orang. Jadi hal ini menakar bahwa terjadinya sistem oligarki dalam kekuasaan. Masalah sensitif yang berupa masalah sosial dalam kajian AMDAL, hal ini banyak kejadian yang terjadi terwabil pada daerah pertambangan yang sudah memiliki perizinan usaha pertambangan tanpa adanya kajian lingkungan terlebih dahulu, dikarenakan adanya pengurusan prosedur gelap dalam terbitnya IUP. Efek dari ini akan mengakibatkan potensi masalah sosial yang cukup besar antar masyarakat lingkar tambang dan pemangku usaha pertambangan.
Pasca pemerintah mengumandangkan wacana penghapusan AMDAL demi kelancaran investasi
Pasca pemerintah mengumandangkan wacana penghapusan AMDAL demi kelancaran investasi maka terdapat salah satu lembaga survei yang bertentangan dengan perencanaan pemerintah yakni Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengatakan dengan penghapusan AMDAL maka terjadinya ketidakpastian investasi". Terhapusnya AMDAL ini justru akan memicu timbulnya penurunan drastis dalam investasi karena potensi terhadap masalah yang cukup besar berupa dampak lingkungan terwabil bagi masalah lingkungan sosial. Kita tidak tau bahwa dengan terhapusnya AMDAL ini apakah tidak ada konflik sosial yang terjadi ataukah justru dapat menimbulkan pusatnya gejolak yang akan terjadi.
Pemerintah tak mudah begitu saja dalam hal menghapus AMDAL, dikarenakan hal ini melekat pada masyarakat. Singgasananya masyarakatlah yang pantas untuk diutamakan. Memang pada dasarnya di rezim sekarang ini perekonomian begitu menurun, tetapi bukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dihapuskan untuk kelancaran investasi.
Dengan peningkatan investasi tidak mesti AMDAL dihapus melainkan dari perencanaan pembangunan perekonomian yang begitu kurang baik. Jika AMDAL terhapus maka pasar akan ikut gejolak dan pada akhirnya merugikan negara kita sendiri.
Rezim sekarang bisa dikatakan ekonomi adalah panglima, dikarenakan tingkat perekonomian Indonesia saat ini begitu menurun dan masyarakat bawahan yang sangat merasakan penurunan ekonomi ini. Sehingga pemerintah membangun perencanaan terbitnya RUU sapu jagad dan AMDAL dihapuskan demi peningkatan investasi tetapi kontra saja dengan masyarakat dan beberapa pihak lembaga negara. Oleh karena itu, dalam perencanaan peningkatan ekonomi Indonesia maka perlu dilibatkan beberapa pihak dari beberapa pakar ekonomi (ekonom), lembaga negara serta masyarakat.
Kontributor : Budi kusuma
