Zulzaman, Aktivis Pemerhati Lingkungan dan SDA

Sultra, Lidinews.idMaraknya aktivitas pertambangan Ilegal yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini mendapat sorotan publik, salah satunya datang dari aktivis Forum Pemerhati Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bung Zulzaman.

Zulzaman menyampaikan bahwa di Provinsi Sulawesi Tenggara ada beberapa perusahaan tambang yang diduga tetap beroperasi meski tidak memiliki izin dan administrasi yang lengkap sebagai mana mestinya. Perusahaan yang dimaksud adalah PT. Masempo Dalle (MD) yang terletak di Desa Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara.

Ia menduga bahwa PT. Masempo Dalle terus beraktivitas eksploitasi dalam hal ini kejahatan lingkungan dan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang ada di kawasan hutan lindung tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Kami rasa sangat jelas aturannya jika sebuah perusahaan melakukan aktifitas pertambangan di wilayah kawasan hutan itu harus memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau IPPKH, nah dugaan kami bahwa PT. MD belum mengantongi atau tidak memiliki IPPKH tersebut dan jelas melanggar ketentuan yang ada di UU nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan,” kata Bung Zulzaman yang juga mantan Ketua Cabang GMNI Kendari ini.

Lanjut Zulzaman, penambangan yang dilakukan secara ilegal akan memberikan dampak buruk terhadap masyarakat yang ada disekitarnya, antara lain kerusakan lingkungan, tercemarnya aliran sungai, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Olehnya itu, ia akan membawa dokumen bukti penambangan illegal tersebut serta melaporkannya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, di Jakarta.

“Datanya sudah ada, karena ini termasuk dalam kejahatan lingkungan, maka kami akan segera masukan laporan di Kementerian LHK, biar kementeriannya ini turun langsung disana,” imbuhnya.

Senada hal yang sama, Karlianus Poasa ikut menambahkan bahwa pengrusakan hutan dan penambangan yang dilakuan secara illegal tersebut sangat merugikan masyarakat dan daerah setempat, hal ini akan langsung dilaporkan di Mabes Polri.

“Sangat jelas untuk alasannya kenapa kami melaporkan masalah penambangan tersebut sampai ke Mabes Polri, karena ini sudah melanggar aturan dan merugikan masyarakat disana. Masyarakat harus menanggung dampak kerusakan lingkungan yang terjadi,” kata Karlianus, yang juga mantan Ketua PMKRI Kendari ini.

Share to