Lidinews.id – Desa dengan segala sumberdaya yang terdapat didalamnya seharusnya dapat menjadi kekuatan dalam membangun Negara yang kuat dan rakyat yang sejahtera. Akan tetapi, banyaknya persoalan yang terdapat di Desa tidak dapat mengubah Negara menjadi lebih baik.

Dengan banyaknya Angaran Dana Desa yang telah disiapkan oleh pemerintah Pusat kepada desa menjadikan Desa sebagai lahan empuk bagi para tikus-tikus rakus yang ingin mendapatkan hidup dengan berkelimpahan harta benda. Sementara, Peran pemuda dalam melakukan langkah pengawasan masih sangat kurang, hal ini diakibatkan dari kurangnya pengetahuan pemuda dikarenakan oleh faktor pendidikan yang masih rendah. Maka untuk memberikan pengawasan maksimal, sangat dibutuhkan pemuda yang berani, aktif serta progresif dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa itu sendiri.

Di tengah adanya Undang-Undang Desa, Harusnya arah pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat sudah maksimal. Oleh karena itu sangat dibutuhkan pengawasan yang lebih besar lagi sehingga mampu membantu pemerintah daerah.

Seperti yang dituliskan oleh Yakobus Koko, S.sos  dengan judul “Lakukan Transparansi Dana Desa” pada, 6 Januari 2021.

“Kehadiran UU Desa di harapkan dapat membantu dan menyelesaikan permasalahan Negara dalam hal ini mengurangi kemiskinan dan pengangguran lewat pengelolaan dana BUMDES untuk meningkatkan kreativitas masyarakat sosial menuju kesejahteraan tetapi dalam kenyataan setiap dana itu tidak jelas kemana arah dan tujuannya.

Korupsi semakin meningkat, penggelapan dana semakin Meningkat. Hal ini semua terjadi karena kelemahan dalam pengawasan Dana Desa oleh pemerintah daerah dan KPK,” tulis Yakobus.

Dalam hal ini Yakobus koko sangat jelas mengkritik kelemahan dari pemerintah daerah serta KPK dalam mengawasi aliran anggaran dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dirinya juga jelas menekankan agar UU Desa No. 6 Tahun 2014 dapat dijalankan secara efektif oleh pemerintah desa beserta perangkat desa lainnya.

Penulis katakan secara jelas dalam UU Desa pasal 26 ayat 4 UU Desa, menyatakan Kades berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Saat ini publik kecewa dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terbatas sehingga tidak menyentuh langsung kepala Desa sehingga memposisikan kepala Desa sebagai aktor terbanyak Korupsi,” kritik penulis.

Penjelasan dari penulis tentu sangat jelas juga untuk mendorong peningkatan peran Pemuda di desa dalam menjaga serta mengawasi setiap anggaran desa.

karena biar bagaimanapun pemuda di desa adalah pemegang tonggak masa depan bangsa, maka mempersiapkan pemuda dalam menangani segala persoalan bangsa adalah hal yang harus dilaksanakan. Hal itu dapat di mulai dari pembangunan desa dengan melakukan pengawasan beserta kontrol dari pemangku kebijakan di tingkat desa.

 

 

Penulis: Darmawijaya Naibaho

Editor: Arjuna Munthe

Share to

By Darma Wijaya

Mahasiswa